PSSI Batasi APBD
Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mengungkapkan, standarisasi pendanaan klub musim depan sudah diberlakukan. Klub diberi kesempatan menggunakan APBD antara Rp 12 hingga 17 miliar setahun.
“Kami harus mengatur pembiayaan klub dari APBD. Mereka tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang sudah diputuskan. Pembiayaan klub non-APBD tidak dibatasi karena mengacu kepada prinsip industri sepak bola,”
“Secara mendasar yang dibatasi peruntukan APBD-nya, bukan nilai kontrak pemain,”
“Kami berharap klub tidak lagi jor-joran menggunakan APBD. Anggaran dibatasi Rp 12 miliar sampai Rp 17 miliar untuk memenuhi akuntabilitas klub dan parameter audit,”
“Klub akan diaudit oleh Liga pada setiap akhir musim. Mereka yang terbukti melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi administrasi,” jelas Nurdin Halid.
Ketergantungan klub terhadap APBD masih tinggi. Persija Jakarta musim lalu menghabiskan anggaran Rp 25,5 miliar dan semuanya bersumber dari APBD. Dari jumlah total itu, Rp16,83 miliar masuk pos pembiayaan pemain. Bambang Pamungkas dibanderol Rp 1,37 miliar, sedangkan Abanda Herman diberi gaji Rp 1,31 miliar semusim. (Sindo)
Nurdin Halid mungkin hanya ngomong sembarangan, tidak paham bagaimana mekanisme penggunaan dana dari APBD. Ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatakan APBD tidak boleh digunakan untuk klub sepakbola secara terus menerus karena sifatnya bantuan.
Sebaiknya Nurdin Halid mengkonsultasikan dulu persoalan ini dengan Pemerintah. Jangan sampai kebijakan di PSSI bertentangan dengan regulasi yang dibuat Pemerintah. Pemda tidak akan berani mengalokasikan dan mencairkan dana APBD jika Pemerintah tidak membolehkan, walaupun Ketua Umum PSSI berteriak “Silahkan gunakan dana APBD.” Emangnya PSSI itu siapa bagi Pemda?